Gesahannusantara – Kemenkum Sumsel Dampingi Pemprov Sumsel Hadapi Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026 Writer: Siaran Pers – Rabu, 15 Juli 2026 Tim Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama jajaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berfoto bersama usai koordinasi dan pendampingan terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 serta tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel. (Foto; Sumselupdate.
com/Istimewa) Palembang, Sumselupdate. com &8211; Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) melalui Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Indeks Reformasi Hukum (IRH) melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait proses penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.
Ketua BKOW Sumsel Lidyawati Cik Ujang Tegaskan Anak Harus Tumbuh Tanpa Rasa Takut dari Perundungan
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (14/7/2026) itu juga membahas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah Tahun 2025. Read More Kemenkum Sumsel Dampingi Penyusunan Dua Raperda Inisiatif DPRD OKU Selatan Tahun 2026 Kemenkum Sumsel Perkuat Budaya Pelayanan Prima melalui Sosialisasi Service Excellence dan Layanan Perbankan Syariah Kanwil Kemenkum Sumsel Kawal Indikasi Geografis Kopi Robusta Empat Lawang, Jaga Keaslian dan Nilai Jual Produk Tim Kanwil Kemenkum Sumsel diterima Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dudy Novriady, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Sekretariat Wilayah menyampaikan bahwa hasil sanggah yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada penilaian IRH Tahun 2026 masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional. Pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan pemerintah daerah memperoleh informasi, asistensi, serta pendampingan selama proses penilaian berlangsung.
Selain membahas perkembangan penilaian IRH, koordinasi juga difokuskan pada peningkatan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghadapi penilaian IRH periode berikutnya melalui penyempurnaan data dukung, pemenuhan indikator penilaian, dan penguatan sinergi antarperangkat daerah. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen strategis dalam mengukur kualitas tata kelola regulasi sekaligus komitmen pemerintah daerah terhadap reformasi birokrasi.
&8220;Indeks Reformasi Hukum bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,&8221; ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Tim Kanwil Kemenkum Sumsel juga berkoordinasi mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah Tahun 2025. Langkah tersebut bertujuan mendorong penyempurnaan regulasi daerah agar semakin harmonis dengan peraturan perundang-undangan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Melalui pendampingan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas reformasi hukum serta pembentukan regulasi daerah yang berkualitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada pelayanan publik. () Bantu Kami untuk Berkembang Mari kita tumbuh bersama!
Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
Kemenkum HAM Sumsel Editor: Edwar Heryadi Navigasi pos Previous post Kemenkum Sumsel Perkuat Budaya Pelayanan Prima melalui Sosialisasi Service Excellence dan Layanan Perbankan Syariah Next post Kemenkum Sumsel Dampingi Penyusunan Dua Raperda Inisiatif DPRD OKU Selatan Tahun 2026 Related posts Kemenkum Sumsel Dampingi Penyusunan Dua Raperda Inisiatif DPRD OKU Selatan Tahun 2026 Kemenkum Sumsel Perkuat Budaya Pelayanan Prima melalui Sosialisasi Service Excellence dan Layanan Perbankan Syariah Herman Deru Lepas Dua Calon Paskibraka Nasional Asal Sumsel, Beri Pesan Jaga Mental dan Harumkan Nama Daerah Reses DPRD Sumsel di Babat Toman, Warga Sungai Angit dan Sereka Usulkan Jalan, SMK hingga Solusi Pembukaan Lahan Reses DPRD Sumsel Dapil IX di Babat Toman, Jalan Rusak, Listrik hingga Pupuk Subsidi Dikeluhkan Warga DPRD Sumsel Serap Aspirasi Warga Plakat Tinggi, Sengketa Tapal Batas hingga Infrastruktur Jadi Sorotan
Artikel ini disadur dan disusun ulang oleh Gesahan Nusantara berdasarkan sumber: sumselupdate.com, tanpa mengubah fakta utama dari artikel asli.
0 Komentar