DPD RI Dorong Solusi Menyeluruh untuk Perdamaian Papua

Gesahannusantara – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan pada konferensi pers di gedung DPD RI pada Senin, 6 Juli 2026, bahwa rangkaian peristiwa kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak boleh lagi dipandang sebagai kejadian yang berulang tanpa penyelesaian. Ia menyoroti situasi tersebut sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghadirkan langkah nyata demi menjamin keselamatan masyarakat dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua.

Yorrys mengingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir publik dihadapkan pada sejumlah insiden yang menelan korban jiwa. Di antara kejadian tersebut, tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo dan meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari. “Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut,” tegas Yorrys.

Ia menilai kondisi keamanan di Papua telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang berkeadilan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa Pansus Papua DPD RI dibentuk untuk menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal berbagai persoalan strategis di Papua, khususnya yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Pansus akan menghimpun berbagai informasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan Papua yang aman dan damai.

“Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh,” ujar Filep, anggota DPD RI dapil Papua Barat. Sementara itu, Senator Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, yang juga merupakan anggota Pansus Papua DPD RI, menyampaikan perhatian Pansus Papua DPD RI akan diarahkan pada upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun pihak lain harus diatasi dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Kegiatan Pansus ini juga diiringi oleh beberapa agenda lain yang diangkat oleh DPD RI. Komite III DPD RI menyoroti perlindungan pekerja migran yang harus dimulai dari daerah, sementara DPD RI mendukung pengembangan bandara antariksa Biak melalui kemitraan Indonesia–Rusia. Selain itu, DPD RI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 dan siap mengawal rekomendasi untuk pembangunan daerah. Namun, Yorrys menegaskan bahwa fokus utama Pansus Papua adalah mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

Menanggapi situasi di Papua, Yorrys menekankan pentingnya dialog antara semua pihak. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat Papua untuk bersatu dalam upaya menciptakan perdamaian. “Kita harus memanfaatkan semua mekanisme yang ada, baik melalui jalur legislatif maupun non-legislatif, untuk memastikan setiap langkah yang diambil dapat memperkuat keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa proses perdamaian tidak bisa dipercepat, namun harus didasarkan pada kesabaran, keadilan, dan partisipasi aktif semua pihak.

Pansus Papua DPD RI akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Yorrys menegaskan bahwa DPD RI siap menjadi penghubung antara masyarakat Papua dan pemerintah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi rakyat. Ia mengajak semua pihak untuk tidak menunda-nunda, melainkan segera mengambil tindakan konkret guna mengakhiri siklus kekerasan yang telah lama mengganggu stabilitas di Tanah Papua.

Dengan langkah-langkah ini, DPD RI berharap dapat menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Penanganan konflik dan kemanusiaan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Sementara itu, pihak DPD RI tetap menunggu respons dan kolaborasi dari semua pihak terkait untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

(aa/nva)