PALEMBANG. Gesahannusantara.com – Kejahatan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan modus yang semakin mengkhawatirkan. Bukan hanya dilakukan oleh orang asing atau jaringan prostitusi, praktik eksploitasi bahkan diduga melibatkan orang-orang terdekat, termasuk suami yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya.
Fakta tersebut terungkap setelah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumsel membongkar empat perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
Dari empat perkara tersebut, polisi mengungkap dugaan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur, praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai korban, hingga dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menawarkan istri sendiri kepada pria lain karena alasan terlilit utang pinjaman daring.
Pengungkapan itu menjadi gambaran bahwa ancaman terhadap perempuan dan anak tidak selalu datang dari lingkungan luar. Dalam kondisi tertentu, orang yang berada paling dekat dengan korban justru diduga menjadi bagian dari praktik kejahatan tersebut.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel, Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., memaparkan empat perkara tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel, Selasa (10/11/2026). Kegiatan turut dihadiri Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., bersama jajaran penyidik dan personel Polres terkait.
Andes menegaskan, kepolisian berkomitmen menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan anak, serta perdagangan orang. Penanganan perkara juga tidak berhenti pada penangkapan tersangka, tetapi mencakup perlindungan dan pemulihan korban.
“Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan seksual dan perdagangan orang di Sumatera Selatan. Kami tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan,” tegas Andes.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan perdagangan orang yang terjadi di RD Kost, Jalan Rimba Kemuning, Palembang, pada 22 Oktober 2026.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan dua tersangka yang diduga terlibat dalam praktik perdagangan orang. Salah satunya berinisial S alias A (29), yang diduga berperan sebagai perantara atau mucikari dengan menawarkan dua perempuan berinisial IL (24) dan ER (22).
Namun, penyidik juga menemukan dugaan keterlibatan seorang pria berinisial RHN yang merupakan suami sah korban ER.
Berdasarkan keterangan kepolisian, RHN diduga menawarkan istrinya kepada pria lain dengan alasan memiliki tanggungan utang pinjaman daring. Dugaan tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan ekonomi dapat dijadikan alasan untuk mengeksploitasi seseorang, bahkan oleh pasangan hidupnya sendiri.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya percakapan elektronik, kutipan akta nikah, dan uang tunai.
Kedua tersangka dijerat Pasal 420 dan Pasal 455 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
Andes mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap perdagangan orang hanya berkaitan dengan jaringan kriminal lintas daerah atau pelaku yang tidak dikenal.
“Ini bukti bahwa perdagangan orang bisa dilakukan oleh orang terdekat, bahkan oleh suami sendiri. Karena itu, kewaspadaan di lingkungan keluarga menjadi kunci utama,” ujarnya.
Selain dugaan perdagangan orang, penyidik juga mengungkap praktik prostitusi di Jalan Lintas Sumatera, Gang Perintis, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada 4 November 2026.
Seorang perempuan berinisial RM (53) diamankan karena diduga menyediakan tempat kos untuk aktivitas prostitusi sekaligus menawarkan seorang korban berinisial AA melalui media sosial.
Tarif yang ditawarkan kepada calon pelanggan mencapai Rp500.000. Dari transaksi tersebut, tersangka diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000.
Polisi menyita uang tunai Rp500.000 dan satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas tersebut. RM dijerat Pasal 420 KUHP dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
Sementara itu, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terungkap di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, pada 30 Oktober 2026.
Seorang pria berinisial I alias IBR diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak berinisial MH, RR, dan FH.
Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga menggunakan uang sebagai alat untuk membujuk para korban. Masing-masing korban disebut diiming-imingi uang sebesar Rp60.000.
Modus tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku diduga memanfaatkan usia dan kerentanan anak untuk melakukan tindakan seksual.
Dalam perkara ini, penyidik mengamankan rekaman video dan satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Tersangka dijerat Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kasus lainnya terjadi di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada 4 November 2026.
Dua orang berinisial NG dan YP diduga menawarkan seorang perempuan berinisial PL kepada calon pelanggan melalui media sosial Facebook.
Dalam praktik tersebut, tarif yang dipatok mencapai Rp300.000. Dari setiap transaksi, kedua tersangka diduga memperoleh bagian dengan total Rp50.000.
Kepolisian menyita sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 455 Ayat (1) juncto Pasal 420 KUHP.
Di luar penindakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel juga menekankan pentingnya keberanian korban dan masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan maupun eksploitasi.
Melalui kampanye pencegahan bertajuk Rise and Speak – Berani Bicara, Selamatkan Anak, Andes mengajak masyarakat lebih peduli terhadap situasi di lingkungan sekitar, terutama apabila menemukan indikasi kekerasan seksual dan perdagangan orang.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital. Orang tua juga diminta lebih memperhatikan pergaulan dan interaksi anak, termasuk komunikasi melalui media sosial.
Masyarakat yang mengetahui, melihat, atau mengalami tindak kekerasan maupun eksploitasi diminta tidak takut untuk melapor kepada kepolisian.
“Jangan diam. Satu laporan Anda bisa menyelamatkan masa depan seorang anak. Berani bicara, selamatkan anak,” tegasnya.
Pengungkapan empat perkara tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perempuan dan anak masih menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik di ruang publik maupun lingkungan terdekatnya. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan keberanian masyarakat untuk melapor serta kepedulian keluarga dalam memastikan keselamatan kelompok rentan.
0 Komentar