Palembang, Gesahannusantara – Polda Sumatera Selatan menggelar Rakernis Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran 2026 untuk menyelaraskan program kerja dengan prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan pelayanan publik Presisi.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026, di Hotel The Zuri Radial Palembang, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Brigjen Pol Rony Samtana, yang mewakili Kapolda Sumsel.
Rakernis ini mengusung tema āPenguatan Fungsi Perencanaan Guna Mendukung Pengawalan Program Prioritas Nasionalā dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, Pejabat Utama Polda Sumsel, serta personel pengemban fungsi perencanaan dari berbagai satuan kerja dan wilayah jajaran Polda Sumsel.
Evaluasi Anggaran dan Agenda Strategis
Dalam forum ini, Polda Sumsel mengevaluasi capaian penyerapan anggaran hingga pertengahan Juli 2026 yang telah mencapai 63,71 persen atau senilai Rp1,17 triliun. Selain itu, Rakernis juga membahas sejumlah agenda strategis, seperti rencana peningkatan tipe Polres Lubuklinggau, peningkatan tipe Polsek Kayuagung dan Polsek Lempuing, usulan pembentukan 16 Pos Polisi Subsektor baru, serta optimalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
Rakernis ini juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan Polri dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Melalui perencanaan yang matang, Polda Sumsel berupaya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, termasuk dalam penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang Presisi.
Penekanan pada Kualitas Perencanaan
Dalam amanatnya, Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas manfaat yang dirasakan oleh institusi dan masyarakat. “Perencanaan program kerja dan anggaran harus berbasis data, analisis kebutuhan, serta risiko wilayah sehingga mampu mendukung stabilitas kamtibmas secara berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Muāmin Wijaya, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. “Kami memastikan seluruh jajaran Polda Sumsel terus memperkuat sinergi dalam mendukung program prioritas nasional. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan rasa aman sehingga pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dapat berjalan secara optimal,” tegasnya.
Komitmen Polda Sumsel untuk Pelayanan Presisi
Melalui Rakernis ini, Polda Sumsel kembali menegaskan dedikasinya untuk meningkatkan tata kelola organisasi, efektivitas penggunaan anggaran negara, dan pelayanan kepolisian yang sesuai dengan prinsip Presisi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Sumatera Selatan.
0 Komentar