PALI, Gesahannusantara.com — Bripda HPW, anggota Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), direkomendasikan menjalani Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa perbuatan asusila.
Rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor PUT/40.a/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Namun, keputusan terbaru itu memunculkan pertanyaan mengenai status putusan sebelumnya yang menjatuhkan sanksi berbeda kepada Bripda HPW.
Berdasarkan keputusan terbaru, Bripda HPW dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan pelanggaran berat dan perbuatan tercela. Sanksi administratif yang tercantum meliputi penempatan di tempat khusus selama tujuh hari serta rekomendasi PTDH.
Meski demikian, rekomendasi PTDH tidak serta-merta berarti Bripda HPW telah resmi diberhentikan dari institusi Polri. Status pemberhentian tetap bergantung pada proses dan ketentuan yang berlaku.
Dua Putusan dengan Sanksi Berbeda
Sebelumnya, sidang KKEP terhadap Bripda HPW digelar pada 28 September 2026 di Aula Dalmas Polres PALI. Sidang yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP-A/01/I/2026/Sipropam tertanggal 6 Januari 2026 dan menghadirkan lima orang saksi.
Dalam laporan hasil sidang pertama, Bripda HPW dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela. Ia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP serta secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
Adapun sanksi administratifnya berupa penempatan di tempat khusus selama tujuh hari dan mutasi demosi ke luar wilayah selama dua tahun. Dalam putusan tersebut, Bripda HPW menyatakan menerima sanksi yang dijatuhkan.
Namun, keputusan terbaru tertanggal 9 Oktober 2026 justru memuat rekomendasi PTDH. Sementara itu, informasi yang tersedia menyebut laporan hasil sidang pertama belum dianulir.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan hukum dan administratif antara kedua keputusan, termasuk apakah keputusan terbaru merupakan perubahan atas putusan sebelumnya atau bagian dari proses lain yang memiliki dasar tersendiri.
Hingga naskah ini disusun, belum tersedia penjelasan resmi mengenai status putusan pertama maupun mekanisme yang mendasari munculnya keputusan terbaru tersebut.
Hasil Putusan Disampaikan kepada Pelapor
Keputusan terbaru juga merujuk pada Keputusan Kapolres PALI Nomor Kep/41/X/2026 tertanggal 8 Oktober 2026 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik.
Hasil putusan kemudian disampaikan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 10 Oktober 2026.
Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati kode etik dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terbukti dilakukan.
“Setiap anggota Polri wajib menaati kode etik profesi, menjaga kehormatan institusi, serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan. Penegakan kode etik merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat,” ujar Januar.
Perkara tersebut berkaitan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan adanya dua dokumen yang memuat sanksi berbeda, penjelasan resmi dari pihak Polres PALI diperlukan untuk memastikan status putusan sebelumnya, dasar penerbitan keputusan terbaru, serta tahapan yang masih harus dilalui sebelum rekomendasi PTDH dapat dinyatakan sebagai pemberhentian definitif.
Hingga informasi ini disusun, status akhir proses pemberhentian Bripda HPW belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
0 Komentar