JAKARTA, gesahannusantara.com – Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mulai menjadi perhatian publik. Dalam bulan pertama menjabat, harapan terhadap perubahan di tubuh Polri semakin menguat, mulai dari pemberantasan narkoba, pembenahan internal, hingga penegakan hukum yang dinilai harus lebih berpihak kepada masyarakat.
Tagar #PolriBersamaMasyarakat bukan sekadar slogan yang digaungkan institusi. Masyarakat kini menunggu pembuktian melalui tindakan nyata, terutama dalam menghadirkan rasa aman, memberantas kejahatan, dan memastikan hukum berlaku tanpa pandang bulu.
Polsek Buay Pemaca Bersama Masyarakat Peduli Api Lakukan Pemadaman Karhutla Non Hotspot di Desa Sidodadi
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah peredaran narkotika. Penindakan terhadap jaringan bandar dan pembongkaran kawasan rawan narkoba menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan keberanian serta konsistensi aparat penegak hukum.
Bahkan, beredar klaim mengenai penindakan terhadap ribuan bandar narkoba dan belasan kampung narkoba yang sebelumnya disebut sulit tersentuh. Namun, angka dan capaian tersebut tetap membutuhkan konfirmasi serta data resmi agar dapat menjadi ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, publik juga menaruh harapan besar terhadap tujuh agenda pembenahan yang dinilai penting untuk mengubah wajah kepolisian.
Pertama, mutasi besar-besaran pejabat strategis.
Penyegaran jabatan di lingkungan Polri diharapkan bukan sekadar pergantian posisi. Langkah tersebut harus menjadi momentum menempatkan personel berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas.
Kedua, memberantas praktik jual beli jabatan.
Promosi dan mutasi harus bersih dari praktik transaksional. Jabatan tidak boleh menjadi komoditas, melainkan amanah yang diberikan kepada anggota berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
Ketiga, mengakhiri budaya ‘No Viral, No Justice’.
Masyarakat tidak boleh dipaksa membuat kasusnya viral terlebih dahulu agar mendapatkan perhatian. Setiap laporan harus ditangani secara profesional, cepat, dan transparan tanpa membedakan latar belakang pelapor.
Keempat, penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Pemberantasan narkoba, perjudian daring, pemerasan, korupsi, dan kejahatan lainnya harus dilakukan secara konsisten. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki jabatan, kekayaan, atau kekuasaan.
Kelima, memperkuat pengawasan internal.
Polri harus berani membersihkan institusinya sendiri. Anggota yang terbukti melanggar hukum maupun kode etik harus diproses secara tegas. Tidak boleh ada perlindungan terhadap oknum yang mencoreng nama baik institusi.
Keenam, membenahi struktur organisasi.
Penguatan organisasi harus berdampak langsung terhadap pelayanan di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Jangan sampai pembenahan hanya terlihat di tingkat pusat, sementara masyarakat masih menghadapi pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.
Ketujuh, menjalankan program 100 hari kerja secara terukur.
Seratus hari pertama harus menjadi momentum pembuktian. Pemetaan persoalan, pelaksanaan program prioritas, hingga evaluasi kinerja perlu memiliki target yang jelas dan dapat diketahui masyarakat.
Jangan Hanya Keras ke Bawah, tetapi Harus Berani Menindak ke Atas
Tantangan terbesar kepemimpinan Suyudi bukan sekadar melakukan perubahan struktural. Lebih dari itu, bagaimana memastikan seluruh jajaran Polri memiliki standar integritas dan profesionalisme yang sama.
Masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil. Publik menginginkan keberanian yang sama ketika aparat harus berhadapan dengan pelaku kejahatan yang memiliki uang, jabatan, maupun jaringan kekuasaan.
Kepercayaan publik juga tidak cukup dibangun melalui konferensi pers, slogan, ataupun banyaknya penangkapan. Ukuran keberhasilan harus terlihat dari menurunnya angka kejahatan, meningkatnya penyelesaian perkara, bersihnya internal kepolisian, serta pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.
Kini, tujuh agenda perubahan tersebut menjadi pekerjaan besar yang harus dibuktikan melalui kebijakan dan kinerja nyata.
Sebab, reformasi Polri bukan hanya tentang siapa yang memimpin, siapa yang dimutasi, atau berapa banyak pelaku kejahatan yang ditangkap.
Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan dan kembali percaya kepada polisi.
#PolriBersamaMasyarakat #Kapolri #SuyudiArioSeto #ReformasiPolri #PenegakanHukum
0 Komentar