JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan perubahan mendasar agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan investasi, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian nasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemerataan kepemilikan sumber daya ekonomi.
Gagasan tersebut menjadi pokok pikiran dalam peluncuran Manifesto Arah Juang: Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir ke-27 LMND di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi mengatakan selama ini pembangunan ekonomi nasional masih terlalu berorientasi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan industri, namun belum menyentuh perubahan struktur ekonomi yang memungkinkan rakyat menjadi pelaku utama pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya kawasan industri maupun masuknya investasi, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, modal, serta memperoleh nilai tambah dari aktivitas ekonomi nasional.
“Selama rakyat hanya ditempatkan sebagai penyedia tenaga kerja, sedangkan teknologi, modal, dan keuntungan ekonomi tetap dikuasai kelompok tertentu, maka industrialisasi belum mampu menghadirkan kemandirian bangsa,” ujar Yoga.
Ia menilai Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. Namun, kedua potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk melahirkan industri nasional yang memiliki daya saing berbasis inovasi dan kemampuan teknologi dalam negeri.
Karena itu, LMND menawarkan konsep politik redistribusi sebagai strategi membangun ekonomi yang lebih adil sekaligus memperkuat fondasi industrialisasi nasional. Konsep tersebut diwujudkan melalui tiga agenda utama, yakni penerapan pajak kekayaan, reforma agraria, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra menegaskan pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi strategis untuk membangun kemandirian bangsa, bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki pasar industri.
Menurutnya, pendidikan harus mampu mencetak generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, riset, teknologi, serta memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional.
“Pendidikan harus menjadi sarana membangun kapasitas bangsa untuk menentukan arah pembangunan ekonomi. Jika hanya mencetak tenaga kerja murah, maka struktur ekonomi Indonesia tidak akan berubah,” katanya.
Riski juga menjelaskan bahwa politik redistribusi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian bantuan sosial ataupun pemerataan hasil pembangunan. Lebih jauh, redistribusi harus menyentuh akses masyarakat terhadap tanah, teknologi, ilmu pengetahuan, serta alat-alat produksi agar tercipta kesempatan yang lebih setara dalam pembangunan ekonomi.
Dalam manifestonya, LMND mengusulkan penerapan pajak kekayaan terhadap kelompok yang memiliki akumulasi aset dalam jumlah besar. Pendapatan negara dari kebijakan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, layanan kesehatan, riset nasional, pembangunan perumahan rakyat, transportasi publik, jaminan sosial, hingga pelaksanaan reforma agraria.
Di sektor agraria, LMND juga mendorong evaluasi terhadap berbagai konsesi lahan yang dinilai bermasalah, pembatasan monopoli penguasaan tanah, perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat pesisir, serta redistribusi lahan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan sumber daya alam.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza yang turut menghadiri peluncuran manifesto memberikan apresiasi terhadap perhatian LMND terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dalam pembangunan industri nasional.
Menurut Faisol, Indonesia tidak akan mampu keluar dari ketergantungan terhadap negara lain apabila pembangunan industri hanya mengandalkan investasi dan kekayaan sumber daya alam tanpa dibarengi penguasaan riset, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Industrialisasi membutuhkan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan sumber daya manusia yang unggul. Tanpa itu, daya saing industri nasional akan sulit berkembang secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut manifesto tersebut, LMND berencana membawa gagasan politik redistribusi ke berbagai daerah dan perguruan tinggi melalui pendidikan politik, riset, advokasi kebijakan, serta penguatan konsolidasi bersama organisasi buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan berbagai elemen gerakan rakyat.
Selain itu, organisasi tersebut juga akan membentuk Posko Wujud Rakyat sebagai wadah pendidikan masyarakat, pengaduan publik, serta pengorganisasian gerakan untuk mengawal isu pendidikan, reforma agraria, dan kebijakan ekonomi yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.
0 Komentar