Polda Sumsel Tangani 17 Laporan Karhutla Korporasi, 620,62 Hektare Area Konsesi Disegel

PALEMBANG, gesahannusantara.com – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan aktivitas korporasi. Dari total 58 laporan polisi terkait karhutla yang ditangani jajaran kepolisian, sebanyak 17 laporan masuk dalam kluster korporasi dan kini masih didalami penyidik.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel telah melakukan penyegelan serta pemasangan garis polisi pada area konsesi berizin dengan luas mencapai 620,62 hektare. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan penanganan perkara karhutla, khususnya yang melibatkan sektor korporasi, harus dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Rony saat memimpin konferensi pers penanganan karhutla di Lounge Lantai 7 Mapolda Sumsel, Palembang, Kamis (15/10/2026) sore.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., Dansat Brimob Kombes Pol. James Parlindungan Hutagaol, S.I.K., M.H., Dirsamapta Kombes Pol. Ridwan, S.I.K., serta Wadirreskrimsus Polda Sumsel.

Dalam keterangannya, Kapolda menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan langkah pemadaman ketika kebakaran terjadi. Upaya pencegahan, pengawasan terhadap pengelolaan lahan, serta penegakan hukum yang didukung pembuktian ilmiah menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

“Langkah penegakan hukum ini merupakan upaya Polda Sumsel untuk memberikan kepastian hukum, mendorong tanggung jawab dalam pengelolaan lahan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara berulang. Seluruh proses harus dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Utamakan Pembuktian Ilmiah

Dalam mengusut perkara karhutla di sektor korporasi, Polda Sumsel mengedepankan pendekatan scientific crime investigation, yakni metode penyidikan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keahlian teknis untuk memperkuat pembuktian suatu perkara.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel melibatkan saksi ahli di bidang ilmu tanah dan kerusakan lingkungan hidup dari kalangan perguruan tinggi, termasuk IPB University. Keterangan dan analisis ahli tersebut digunakan untuk mendukung pendalaman bukti serta mengkaji kondisi lingkungan di lokasi yang menjadi objek penanganan.

Pendekatan ilmiah dinilai penting dalam mengungkap perkara karhutla karena proses penyidikan tidak hanya berfokus pada lokasi kebakaran, tetapi juga memerlukan analisis terhadap kondisi lahan dan bukti-bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana.

Dengan demikian, setiap langkah penegakan hukum diharapkan memiliki dasar pembuktian yang kuat dan dapat diuji sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Polda Sumsel juga menekankan bahwa proses penyidikan harus berjalan secara objektif. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti, sehingga setiap kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Kesiapan Sarana Pencegahan Perusahaan Turut Didalami

Selain mengusut aspek pidana, penyidik turut mendalami pemenuhan kewajiban pencegahan karhutla oleh perusahaan yang area konsesinya menjadi objek pemeriksaan.

Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi keberadaan menara pemantau api, ketersediaan embung air, kesiapan peralatan pemadam kebakaran, hingga kesiapsiagaan regu pengendali kebakaran.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya menilai kesiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di kawasan konsesi. Ketersediaan fasilitas tersebut penting untuk mendukung deteksi dini dan penanganan cepat apabila muncul titik api.

Pendalaman terhadap aspek pencegahan juga menjadi perhatian karena pengelolaan lahan harus disertai tanggung jawab dalam mengantisipasi risiko kebakaran. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, kepolisian berupaya memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada penanganan dampak kebakaran, tetapi juga mencakup pemeriksaan terhadap aspek pengawasan dan pencegahan di area yang ditangani.

Patroli dan Pemantauan Titik Panas Diperkuat

Kapolda Sumsel juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan langkah pencegahan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem di Sumatera Selatan.

Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kualitas lingkungan.

Karena itu, Polda Sumsel bersama jajaran dan instansi terkait terus mendorong patroli terpadu serta pemantauan titik panas sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.

Langkah pencegahan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan karhutla.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya mengatakan penanganan karhutla memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

“Polda Sumsel berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan hukum dan pencegahan karhutla. Kami mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta bersama-sama menjaga lingkungan demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan maupun penanganan karhutla.

Dengan adanya patroli terpadu, pemantauan titik panas, pemeriksaan kesiapan sarana pencegahan, serta penyidikan berbasis pembuktian ilmiah, penanganan karhutla di Sumatera Selatan diharapkan berjalan lebih optimal.

Polda Sumsel menegaskan, penanganan perkara karhutla akan terus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui langkah tersebut, Polda Sumsel kembali menegaskan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi keselamatan warga, serta mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.