PALEMBANG, gesahannusantara.com – Perbedaan tuntutan pidana terhadap Irza Prasetya dan Junaidi alias Ajun menjadi sorotan kuasa hukum pihak korban dalam perkara yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Selisih dua bulan dalam tuntutan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas penuntutan dan pertimbangan keadilan dalam perkara yang dinilai memiliki keterkaitan.
Sorotan itu disampaikan kuasa hukum pihak korban, Desmon Simanjuntak, didampingi Jasmadi Pasmeindra, usai agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa Irza Prasetya, Senin (19/10/2026).
Sosialisasikan Dampak dan Sanksi Karhutla, Kapolsek IB II Turun Langsung Sambangi Warga 32 Ilir
Desmon menyatakan, pihaknya menghormati hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan. Namun, ia meminta majelis hakim tidak hanya mencermati argumentasi dalam pledoi, tetapi juga menilai secara utuh fakta persidangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah diperiksa.
Menurut Desmon, perkara Irza memiliki sejumlah fakta yang dinilai berkaitan dengan perkara Junaidi alias Ajun. Karena itu, ia menilai penting bagi majelis hakim untuk mencermati hubungan antara fakta-fakta tersebut sebelum mengambil keputusan.
“Kami menghormati pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa karena itu merupakan hak hukum terdakwa. Namun, menurut analisis kami, fakta persidangan dan alat bukti yang ada perlu dilihat secara komprehensif, bukan hanya dari bagian-bagian yang menguntungkan salah satu pihak,” ujar Desmon kepada awak media.
Ia juga menyatakan sependapat dengan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pledoi terdakwa. Menurutnya, penilaian mengenai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana harus didasarkan pada keseluruhan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata pada argumentasi yang dibangun oleh masing-masing pihak.
Persoalan yang paling disoroti Desmon adalah perbedaan tuntutan pidana terhadap kedua terdakwa. Ia menyebut Ajun sebelumnya dituntut delapan bulan penjara, sedangkan Irza dituntut enam bulan penjara.
Bagi Desmon, perbedaan tersebut layak dicermati karena kedua perkara disebut memiliki sejumlah fakta yang berkaitan. Ia meminta agar aspek proporsionalitas dan rasa keadilan turut menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan perkara Irza.
“Kami merasa sedikit kecewa dengan perbedaan tuntutan tersebut. Klien kami, Ajun, dituntut delapan bulan, sementara Irza enam bulan. Karena itu, kami memohon agar majelis hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban,” katanya.
Meski demikian, perbedaan tuntutan tidak serta-merta membuktikan adanya ketidakadilan. Setiap perkara tetap harus dinilai berdasarkan dakwaan, pembuktian, peran masing-masing terdakwa, serta keadaan yang relevan secara hukum.
Atas dasar itu, Desmon meminta agar perbedaan tersebut dicermati secara objektif dengan mempertimbangkan keterkaitan fakta yang mereka soroti. Ia berharap pertimbangan hukum yang nantinya dituangkan dalam putusan mampu menjelaskan penilaian terhadap perkara secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan, keberatan yang disampaikan bukan bentuk intervensi terhadap majelis hakim. Menurutnya, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menyampaikan pandangan hukum dan meminta agar kepentingannya turut dipertimbangkan.
Selain tuntutan pidana, Desmon mengangkat kembali persoalan kesepakatan perdamaian yang sebelumnya dibahas dalam perkara Ajun.
Ia menyebut terdapat pembahasan mengenai pembayaran uang perdamaian sebesar Rp300 juta. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dinilai hanya dari nominal yang disebutkan, melainkan harus ditelusuri berdasarkan isi kesepakatan dan pelaksanaan setiap klausulnya.
Desmon mempertanyakan apakah seluruh ketentuan dalam kesepakatan tersebut telah dipenuhi, termasuk klausul yang berkaitan dengan pencabutan laporan dan langkah hukum yang disebutkan dalam perjanjian.
“Jangan hanya melihat persoalan uang. Kita harus membaca isi kesepakatan perdamaian secara keseluruhan dan melihat apakah seluruh klausulnya sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Ia meminta agar dokumen perjanjian, pihak penerima pembayaran, nominal yang disepakati, serta pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak diperiksa secara cermat.
Menurutnya, kejelasan mengenai hal tersebut penting untuk mencegah munculnya penafsiran yang tidak sesuai dengan dokumen dan fakta yang sebenarnya.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh persoalan mengenai kesepakatan perdamaian harus dinilai berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pemeriksaan dokumen dan fakta yang memadai, tidak tepat menarik kesimpulan mengenai pemenuhan ataupun pelanggaran kesepakatan tersebut.
Sementara itu, Jasmadi Pasmeindra menyoroti persoalan penguasaan kendaraan dan uang sebesar Rp600 ribu yang disebut dalam perkara Irza.
Menurut Jasmadi, kedua persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks rangkaian peristiwa yang didakwakan, termasuk dugaan hubungan kerja, tujuan pemberian uang, serta penggunaan dan pertanggungjawaban atas uang maupun kendaraan yang dipersoalkan.
Ia berpandangan, penilaian terhadap dugaan penggelapan tidak semestinya hanya bertumpu pada ada atau tidaknya surat keputusan maupun dokumen formal hubungan kerja. Fakta lain yang relevan, menurutnya, juga harus diperiksa untuk mengetahui bagaimana hubungan para pihak dan peristiwa yang menjadi pokok perkara.
Meski demikian, keberadaan atau ketiadaan dokumen formal bukan satu-satunya hal yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Penilaiannya tetap harus mengacu pada unsur pasal yang didakwakan dan alat bukti yang sah.
Jasmadi menegaskan, kewenangan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berada pada majelis hakim. Karena itu, ia berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan uang dan kendaraan tersebut dinilai secara cermat, tanpa mengabaikan konteks maupun bukti yang diajukan dalam persidangan.
Jasmadi juga menyinggung kondisi luka yang dialami Irza dalam perkara sebelumnya. Ia berpandangan, tingkat luka dan dampaknya perlu ditempatkan secara proporsional ketika menilai persoalan hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Namun, klasifikasi tingkat luka tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pendapat pihak yang berkepentingan. Penilaiannya harus merujuk pada bukti medis dan fakta hukum yang relevan.
Berbagai persoalan tersebut, menurut pihak kuasa hukum korban, perlu diperiksa dengan pendekatan yang menyeluruh. Mereka berharap tidak ada fakta relevan yang diabaikan, tetapi juga tidak ada kesimpulan yang ditarik tanpa dukungan bukti yang memadai.
Prinsip tersebut penting agar proses peradilan tetap berjalan objektif, sekaligus menjaga hak terdakwa untuk membela diri dan hak pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan kepentingannya.
Menutup keterangannya, Desmon dan Jasmadi meminta majelis hakim PN Palembang yang memeriksa perkara Irza Prasetya mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
Mereka berharap majelis hakim mencermati pledoi penasihat hukum terdakwa, replik JPU, serta seluruh alat bukti yang telah diperiksa. Mereka juga meminta agar aspek keadilan bagi pihak korban tidak luput dari pertimbangan.
“Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar keadilan ditegakkan bagi klien kami sebagai korban. Keadilan bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban. Ini permohonan kami, bukan untuk mengintervensi hukum,” tegas Desmon.
Perbedaan tuntutan enam bulan terhadap Irza dan delapan bulan terhadap Ajun, persoalan kesepakatan perdamaian Rp300 juta, serta penggunaan uang Rp600 ribu dan penguasaan kendaraan kini menjadi sejumlah catatan yang disampaikan kuasa hukum pihak korban.
Pada akhirnya, penilaian atas seluruh persoalan tersebut tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan proses peradilan yang objektif dan berimbang.
0 Komentar