PALEMBANG, gesahannusantara.com – Isu dugaan pungutan biaya perpindahan siswa di SMK Negeri 4 Palembang mendapat bantahan langsung dari siswa yang bersangkutan. Dua siswa pindahan dari SMK Negeri 2 Palembang menyatakan bahwa proses perpindahan mereka ke sekolah tersebut tidak disertai pungutan biaya sebagaimana informasi yang beredar dalam pemberitaan media daring TNews Sumsel, Kamis (12/11/2026).
Bantahan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan tertulis yang ditandatangani masing-masing siswa pada Jumat (13/11/2026). Keduanya menegaskan bahwa proses administrasi perpindahan sekolah yang mereka jalani berlangsung tanpa adanya permintaan biaya maupun pungutan sebagaimana yang dituduhkan.
Sambut Aksi Unjuk Rasa, Kapolsek Kemuning Pimpin Apel Pengecekan Personel di Mapolda Sumsel
Salah seorang siswa berinisial BRI menjelaskan, dirinya pindah dari SMK Negeri 2 Palembang ke SMK Negeri 4 Palembang pada Agustus 2026. Selama menjalani proses tersebut, ia mengaku tidak mengalami adanya pungutan liar ataupun tekanan dari pihak sekolah.
BRI juga secara tegas membantah narasi pemberitaan yang menyebut dirinya pernah bertemu dengan Kepala SMK Negeri 4 Palembang untuk membicarakan atau dimintai sejumlah uang terkait proses perpindahan.
Menurutnya, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan pengalaman dan fakta yang dialaminya selama menjalani proses kepindahan.
Pernyataan serupa disampaikan siswi pindahan lainnya berinisial WPP. Dalam surat pernyataan bermeterai tertanggal 13 November 2026, WPP turut menegaskan bahwa proses perpindahannya dari SMK Negeri 2 Palembang ke SMK Negeri 4 Palembang berlangsung tanpa dipungut biaya.
Kedua pernyataan tersebut menjadi dasar bagi pihak sekolah untuk meluruskan informasi yang dinilai telah menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pendidikan tersebut.
Merespons polemik itu, Kepala SMK Negeri 4 Palembang, Sumin Eksan, S.Pd., M.M., mengambil langkah resmi dengan mengirimkan surat Permohonan Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada pimpinan redaksi serta pengelola media TNews Sumsel pada 13 November 2026.
Surat bernomor 422/735/Disdik.SS/SMKN 4/2026 tersebut meminta agar media bersangkutan memberikan ruang klarifikasi secara proporsional sekaligus melakukan koreksi terhadap informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Selain mengajukan hak jawab dan hak koreksi, pihak sekolah juga melayangkan surat somasi atau teguran hukum bernomor 422/734/Disdik.SS/SMKN 4/2026.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk keberatan resmi atas pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi merugikan nama baik lembaga pendidikan. Pihak sekolah juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan keberatannya.
Dalam surat tersebut, redaksi TNews Sumsel diberikan tenggat waktu 3 x 24 jam untuk memuat hak jawab secara proporsional dan melakukan koreksi terhadap pemberitaan yang dipersoalkan.
Surat resmi itu turut ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Komite Sumatera Selatan sebagai bentuk pemberitahuan atas langkah yang ditempuh pihak sekolah.
Melalui klarifikasi siswa dan mekanisme hak jawab tersebut, SMKN 4 Palembang berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan secara profesional dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab dalam penyampaian informasi kepada publik.
Pihak sekolah juga berharap media dapat memberikan ruang klarifikasi secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terbentuk persepsi berdasarkan pemberitaan dari satu sisi saja.
Penyelesaian melalui mekanisme pers dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap informasi yang menyangkut dunia pendidikan disampaikan berdasarkan fakta dan melalui proses verifikasi yang memadai.
0 Komentar