Kortastipidkor Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar

//Modus gali lobang tutup lobang Pembiayaan LPEI

PALEMBANG – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp286,27 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance periode 2012–2016.

Hal ini diungkap Kabagops Kortastidpikor Polri Kombespol Ahmad Yusuf afandi saat Pers rilis di Polda Sumsel, Kamis (12/11) sekitar pukul 13.30 WIB. Pihaknya menegaskan, penyitaan dan pemasangan plang dilakukan secara serentak sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026), di sejumlah wilayah, meliputi Aceh, Sumatera Selatan, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.

“Khusus di Sumatera Selatan, penyidik menyita sebanyak 38 objek dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar,” jelasnya singkat.

Sementara itu, satu objek lainnya berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Adapun enam objek lainnya tersebar di sejumlah wilayah, yakni Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Depok.

“Pemasangan plang dilakukan sebagai penanda bahwa aset tersebut telah berstatus sitaan dalam proses penyidikan. Langkah ini bertujuan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut,”beber Kombespol Ahmad Yusuf afandi.

Kasus ini terungkap, berawal dari Pembiayaan Bermasalah atau kredit macet. Dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology. polisi menduga proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan serta penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan.

“Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat,” jelasnya.

Namun, persoalan tidak berhenti di situ. LPEI kemudian kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan sebelumnya yang telah bermasalah, termasuk kewajiban PT Duta Sarana Technology, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.

“Sejumlah tersangka menggunakan modus gali lobang tutup lobang. Menutupi hutang dengan hutang yang baru,” ujarnya.

Dalam perkara ini, PT Maxima Inti Finance tercatat menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat. Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

Penyidik menduga dokumen serta jaminan yang menjadi persyaratan pencairan tidak diperiksa secara memadai. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.

Enam Orang Ditetapkan Tersangka
Dalam penanganan perkara ini dan langsung diamankan di mabes Polri, penyidik menggunakan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Hingga saat ini, sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lima tersangka berasal dari unsur LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM, yang merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa tersebut terjadi.

Pihaknya menegaskan jika 44 sitaan aset yang dijadikan barang bukti, berupa lahan, kebun dan lain lain. Merupakan aset yang menjadi jaminan untuk mencairkan dana pinjaman tersebut.

Penyidik Kortastipidkor Polri selanjutnya akan terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Upaya penyitaan ini diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polri menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak para tersangka selama proses hukum berlangsung.(Zul)