PALEMBANG, gesahannusantara.com – Penyidikan dugaan korupsi fasilitas pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mulai mengarah pada penelusuran aset bernilai ratusan miliar rupiah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 44 objek tanah dan bangunan senilai Rp286,27 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara pembiayaan bermasalah tersebut.
Namun, nilai aset yang berhasil diamankan itu belum sebanding dengan besarnya kerugian keuangan negara yang tercatat mencapai sekitar Rp655 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp368,73 miliar yang menjadi pekerjaan penyidik dalam upaya menelusuri dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.
Kortastipidkor Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar
Tak hanya menyita aset, penyidik juga telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya berasal dari unsur LPEI, yakni FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial DM, yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Maxima Inti Finance.
Perkembangan penyidikan tersebut diungkap dalam konferensi pers di Mapolda Sumatera Selatan, Kamis (11/11/2026). Pengungkapan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada penetapan pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga pemburuan aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Dari 44 objek yang disita, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah objek terbanyak. Sebanyak 38 objek berada di tiga daerah, yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir.
Rinciannya, tiga objek tanah dan bangunan di Palembang memiliki nilai sekitar Rp3,93 miliar. Kemudian enam objek di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai mencapai Rp13,25 miliar.
Jika diakumulasikan, nilai 38 objek di Sumatera Selatan mencapai Rp24,27 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya sebaran aset yang menjadi bagian dari penelusuran penyidik di wilayah Sumsel.
Sementara itu, dua objek aset di Jakarta Selatan memiliki nilai paling dominan, yakni sekitar Rp248,7 miliar. Penyidik juga menyita satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp6,5 miliar.
Dengan demikian, total nilai 44 objek tanah dan bangunan yang diamankan mencapai Rp286.266.110.000 atau sekitar Rp286,27 miliar.
Penyitaan disertai pemasangan plang dilakukan untuk mengamankan aset agar tidak dialihkan, diperjualbelikan, maupun dipindahtangankan selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi penyidik dalam memastikan aset yang berkaitan dengan perkara tetap terjaga untuk kepentingan pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Diduga Tutupi Pembiayaan Bermasalah
Di balik penyitaan ratusan miliar rupiah tersebut, penyidik turut mendalami pola pemberian fasilitas pembiayaan kepada dua perusahaan, yakni PT Duta Sarana Teknologi dan PT Maxima Inti Finance, dalam rentang 2012 hingga 2016.
Dalam konstruksi perkara yang diusut, PT Duta Sarana Teknologi diduga memperoleh fasilitas pembiayaan dengan proses penilaian risiko yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut kemudian menyisakan kewajiban pembayaran bermasalah sebesar 9 juta dolar AS.
Persoalan tidak berhenti pada pembiayaan pertama. Penyidik menemukan adanya pemberian fasilitas pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta dolar AS.
Dana tersebut dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap. Pemberian fasilitas baru itu diduga digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan bermasalah sebelumnya, sehingga seolah-olah kewajiban pembayaran masih berjalan normal.
Dugaan pola tersebut menjadi salah satu titik krusial dalam penyidikan. Sebab, apabila terbukti, persoalan tidak sekadar berkaitan dengan pembiayaan yang gagal dibayar, tetapi juga dugaan penyimpangan dalam proses persetujuan, pencairan, hingga pengelolaan fasilitas pembiayaan.
Penyidik kini mendalami bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut dapat berjalan, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana dana yang dicairkan melalui fasilitas tersebut digunakan.
Kerugian Negara Rp655 Miliar
Besarnya dampak perkara ini tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, kerugian keuangan negara mencapai USD 43.617.739,13 atau sekitar 43,62 juta dolar AS. Dengan nilai konversi yang digunakan dalam perkara, jumlah tersebut setara kurang lebih Rp655 miliar.
Jika dibandingkan dengan nilai aset yang telah disita, pengamanan Rp286,27 miliar baru mencakup sebagian dari total kerugian negara yang tercatat.
Kondisi ini membuat penelusuran aset menjadi pekerjaan penting dalam pengembangan perkara. Penyidik masih membuka kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Upaya pengembalian kerugian negara juga menjadi aspek penting dalam penanganan kasus korupsi. Penegakan hukum tidak hanya dituntut mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan aset yang berkaitan dengan perkara dapat diamankan dan dipulihkan sesuai mekanisme hukum.
Dengan enam tersangka yang telah ditetapkan dan 44 objek aset yang berhasil disita, penyidikan perkara pembiayaan LPEI kini memasuki tahapan penting untuk mengurai secara utuh dugaan penyimpangan yang terjadi selama periode 2012–2016.
Polri masih terus mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan keberadaan aset tambahan yang berhubungan dengan perkara tersebut.
Seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak menghilangkan hak setiap pihak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
0 Komentar