Golkar Serukan Evaluasi Sistem Pilkada Menyusul Kasus OTT Kepala Daerah

Gesahannusantara – Banyak kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan politik dan publik. Pada Jumat (3/7/2026), petugas KPK menampilkan bukti berupa uang tunai yang terkait dengan Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih. Kasus ini menambah beban pada sistem pemerintahan yang sudah sering kali dipertanyakan integritasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa situasi ini menandai “tanda darurat korupsi” di Indonesia. Ia mengungkapkan keprihatinannya di sebuah keterangan tertulis yang diterima Suara.com melalui jaringan Sumselupdate.com pada Rabu (8/7/2026). Menurut Doli, banyaknya kepala daerah yang kembali ditangkap menunjukkan bahwa pelajaran dari kasus sebelumnya belum cukup efektif.

“Ini problem yang sangat serius. Mungkin saat inilah kita semua harus mengevaluasi total sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah dengan sangat sungguh-sungguh,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh diukur hanya dari jumlah pejabat yang ditangkap. “Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi jangan dilihat dari banyaknya pejabat yang ditangkap, tetapi justru tercapainya situasi zero corruption, tidak ada lagi pejabat yang melakukan korupsi,” kata Doli.

Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Doli juga mengajak pemerintah untuk membangun ekosistem pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Ia menyoroti bahwa penegakan hukum saja tidak cukup; perlu ada pembenahan regulasi dan penguatan budaya antikorupsi di masyarakat. “Bukan hanya sekadar penguatan penegakan hukumnya saja, tetapi juga harus dimulai dari koreksi terhadap berbagai regulasi yang memungkinkan terciptanya peluang praktik korupsi. Yang tak kalah penting adalah membangun kesadaran hukum dan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kasus Bupati Langkat tidak berdiri sendiri. Pada masa yang sama, Sidang Dugaan Gratifikasi Proyek Irigasi Muaraenim Memanas juga menjadi sorotan. Terdakwa mengklaim adanya aliran dana Rp400 juta ke keluarga anggota DPRD, sementara anggota DPRD tersebut menuduh jaksa kabur dan menyebut adanya tokoh utama yang belum tersentuh. Kasus ini menambah kompleksitas isu korupsi di tingkat daerah.

KPK telah menetapkan Bupati Langkat, Syah Afandin, sebagai tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Syah Afandin ditahan dan terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK setelah penetapan. Penahanan ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak tegas pejabat publik yang terlibat korupsi.

Reaksi publik terhadap serangkaian OTT menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Banyak warga menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi, terutama dalam proses pencalonan kepala daerah. Mereka menilai bahwa sistem rekrutmen yang masih lemah membuka peluang bagi praktik korupsi dan nepotisme.

Partai Golkar, melalui pernyataan Doli, mengajak semua pihak untuk tidak hanya menindak pejabat korup, tetapi juga memperbaiki mekanisme yang memungkinkan terjadinya korupsi. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah menjadi langkah awal yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan aspirasi publik akan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sementara itu, KPK terus melakukan operasi OTT di berbagai daerah, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan berhenti. Namun, keberhasilan jangka panjang akan tergantung pada perubahan struktural dalam sistem pemerintahan dan budaya politik. Tanpa reformasi yang mendasar, kasus OTT akan terus muncul, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan demikian, situasi ini menuntut tindakan nyata dari semua pihak—pemerintah, partai politik, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Hanya melalui evaluasi total sistem rekrutmen dan pencalonan kepala daerah, serta penguatan regulasi dan budaya antikorupsi, Indonesia dapat mengatasi masalah korupsi yang telah lama mengganggu. Penegakan hukum harus disertai dengan reformasi struktural agar tercapai tujuan akhir: pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan memulihkan kepercayaan rakyat.

(aa/nva)