PALEMBANG, gesahannusantara.com — Kepala SMK Negeri 4 Palembang, Sumin Eksan, S.Pd., M.M., melalui kuasa hukumnya, Arief Budiman, S.H., menyampaikan hak jawab dan klarifikasi terkait pemberitaan media online Girpos.com yang terbit pada 12 September 2026.
Pemberitaan berjudul “Kepala SMK Negeri 4 Palembang Diduga Korupsi Dana BOS, LSM KPK Sumsel: Kami Sudah Melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan” tersebut dinilai pihak sekolah memuat tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta administratif dan hukum yang sebenarnya.
Polsek Sukarami Perkuat Pencegahan Karhutla, Situasi Wilayah Binaan Terpantau Aman dan Kondusif
Melalui klarifikasi resmi, kuasa hukum Kepala SMKN 4 Palembang menegaskan bahwa pihaknya keberatan terhadap narasi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kliennya maupun institusi pendidikan yang dipimpinnya.
Arief Budiman menyampaikan, hak jawab tersebut merupakan langkah untuk meluruskan informasi yang dianggap keliru sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai sejumlah persoalan yang disorot dalam pemberitaan.
Salah satu poin yang diklarifikasi berkaitan dengan narasi bahwa Sumin Eksan telah menjabat sebagai kepala sekolah selama hampir 20 tahun.
Pihak sekolah menilai informasi tersebut tidak logis jika ditinjau dari riwayat pendidikan dan jenjang kepegawaian yang bersangkutan.
“Jika dihitung 20 tahun ke belakang, yakni sejak 2006, yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa. Beliau baru menyelesaikan studi dan diwisuda pada 2010,” demikian penjelasan pihak sekolah melalui kuasa hukumnya.
Selain riwayat pendidikan, pihak sekolah juga menyoroti persyaratan kepangkatan dalam pengangkatan kepala sekolah. Menurut klarifikasi tersebut, terdapat persyaratan pangkat dan golongan tertentu yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan kepala sekolah.
Pihak sekolah menyebut, pada tahap awal karier kepegawaiannya, Sumin Eksan masih berada pada golongan III/a. Karena itu, narasi mengenai masa jabatan hampir dua dekade dinilai tidak sesuai dengan kronologi pendidikan dan administrasi kepegawaian yang disampaikan.
Selain persoalan masa jabatan, pihak sekolah juga membantah tuduhan dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2025 di SMKN 4 Palembang dan SMKN 1 Tanjung Lago.
Melalui kuasa hukumnya, pihak sekolah menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun tersebut telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.
Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, pemeriksaan tersebut tidak menemukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan.
“Pengelolaan keuangan anggaran tahun 2025 telah diperiksa oleh BPK dan Inspektorat. Hasil pemeriksaan tersebut, sebagaimana disampaikan pihak sekolah, tidak menunjukkan adanya temuan pelanggaran,” ujar Arief dalam keterangannya.
Meski demikian, pihak sekolah menegaskan pentingnya membedakan antara tuduhan, proses pemeriksaan, dan kesimpulan hukum yang memiliki dasar resmi. Setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran, menurut pihak sekolah, harus disampaikan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2026, pihak sekolah mengakui bahwa saat ini sedang berlangsung pemeriksaan reguler oleh BPK di lingkungan SMKN 4 Palembang dan SMKN 1 Tanjung Lago.
Pihak sekolah menegaskan sikap kooperatif dalam proses tersebut. Seluruh dokumen dan informasi yang diperlukan, kata mereka, akan disampaikan sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“Untuk tahun anggaran 2026, proses pemeriksaan reguler oleh BPK sedang berjalan. Kami bersikap kooperatif, transparan, dan menyerahkan proses tersebut kepada mekanisme audit resmi,” demikian penjelasan pihak sekolah.
Pihak sekolah juga mengingatkan bahwa pemeriksaan yang sedang berlangsung tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti telah terjadi tindak pidana korupsi. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.
Dalam klarifikasi lainnya, pihak sekolah menjelaskan bahwa realisasi belanja sekolah dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Pihak sekolah menyatakan, setiap penggunaan anggaran telah direncanakan dan memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Pengelolaan dana juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
Terkait sorotan mengenai kondisi sejumlah fasilitas sekolah, pihak sekolah menjelaskan bahwa kerusakan ringan yang ditemukan sedang ditangani secara bertahap.
Perawatan dan rehabilitasi fasilitas tersebut, menurut pihak sekolah, dilakukan menggunakan alokasi dana BOS yang sah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan penggunaan anggaran.
Pihak sekolah menegaskan bahwa perbaikan sarana dan prasarana merupakan bagian dari upaya menjaga kelayakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
Menutup klarifikasinya, Arief Budiman mengimbau masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pihak yang menyampaikan informasi kepada publik agar mengedepankan kehati-hatian serta prinsip praduga tak bersalah.
Pihak sekolah menilai penyampaian tuduhan tanpa dukungan fakta yang memadai dapat menimbulkan dampak terhadap reputasi lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.
“Kami mengingatkan agar setiap ucapan, perbuatan, dan narasi yang disampaikan ke ruang publik didasarkan pada fakta objektif serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas pihak sekolah melalui kuasa hukumnya.
Pihak sekolah juga menyampaikan pesan moral agar seluruh pihak tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat membangun opini yang merugikan orang lain secara tidak adil. Setiap informasi, menurut mereka, hendaknya disampaikan secara berimbang, dengan tetap menghormati proses pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui hak jawab ini, Kepala SMKN 4 Palembang berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai persoalan tersebut. Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas pendidikan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0 Komentar