JAKARTA, gesahannusantara.com – Dukungan terhadap langkah pembenahan internal yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) yang beranggotakan sejumlah purnawirawan perwira tinggi Polri, termasuk mantan pejabat di lingkungan Korps Brimob.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran PKBB dan Kapolri di Markas Besar (Mabes) Polri, Jumat (6/11/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat itu menjadi momentum bagi para sesepuh Korps Brimob untuk menyampaikan pandangan sekaligus dukungan moral terhadap kepemimpinan Kapolri.
Ketua Umum PKBB Komjen Pol (Purn) Imam Sudjarwo, yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob periode 2009–2010, mengatakan pihaknya mengapresiasi sejumlah langkah tegas yang dilakukan Kapolri dalam membenahi organisasi kepolisian.
Menurut Imam, keberanian pimpinan Polri dalam mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan personel internal merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian PKBB adalah penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan oknum perwira tinggi Polri.
Bagi PKBB, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota internal harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh dipengaruhi jabatan maupun kedudukan seseorang.
Imam menilai, institusi Polri membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi persoalan internal yang berpotensi mencederai kehormatan dan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Selain penanganan kasus tersebut, PKBB juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Kapolri dalam memberantas peredaran narkotika. Penindakan terhadap jaringan narkoba, termasuk yang berskala besar, dinilai menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus diperkuat.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan di lapangan, tetapi juga harus disertai pengawasan internal yang ketat agar tidak ada personel kepolisian yang terlibat ataupun melindungi praktik kejahatan tersebut.
PKBB juga menyoroti kebijakan mutasi dan rotasi personel yang dilakukan Kapolri pada awal masa kepemimpinannya. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari evaluasi organisasi untuk menempatkan personel sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing.
Imam menilai, penyegaran organisasi merupakan hal yang wajar dalam institusi besar seperti Polri. Namun, kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada peningkatan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembenahan internal membutuhkan keberanian dan konsistensi. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang dapat merusak institusi,” demikian pandangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Lebih jauh, Imam juga menyinggung perkembangan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia mengklaim, dalam kurun waktu sekitar satu bulan kepemimpinan Suyudi, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian telah mencapai angka 80 persen.
Angka tersebut, menurutnya, menjadi salah satu indikator positif atas respons masyarakat terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan Polri.
Meski demikian, capaian kepercayaan publik tersebut perlu dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan dalam penegakan hukum, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas perhatian serta dukungan yang diberikan para seniornya di lingkungan Korps Brimob.
Kapolri menilai, masukan dan pengalaman para purnawirawan merupakan bagian penting dalam perjalanan institusi Polri. Sebab, para senior memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan dinamika organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa Polri saat ini berada dalam kondisi solid. Menurutnya, seluruh jajaran kepolisian tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Institusi Polri saat ini berada dalam kondisi yang sangat solid,” tegas Suyudi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dinamika dan berbagai persoalan yang muncul di internal kepolisian harus disikapi melalui mekanisme organisasi dan penegakan hukum yang berlaku.
Dukungan PKBB diharapkan menjadi penguatan moral bagi kepemimpinan Kapolri dalam melanjutkan agenda pembenahan institusi. Namun, dukungan tersebut juga membawa pesan penting bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan maupun komitmen.
Dengan tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Polri dituntut terus memperkuat integritas personel, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan setiap anggota bertindak sesuai aturan.
Bagi para purnawirawan Brimob, menjaga kehormatan institusi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk mendukung setiap upaya pembenahan yang bertujuan menjadikan Polri semakin profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
0 Komentar