Vonis Irza Prasetya Lima Bulan, Kuasa Hukum Soroti Pembuktian dan Perdamaian yang Tak Dibacakan

PALEMBANG, gesahannusantara.com – Putusan lima bulan penjara terhadap Irza Prasetya dalam perkara dugaan penggelapan dalam hubungan kerja di Pengadilan Negeri (PN) Palembang memunculkan sejumlah catatan dari tim penasihat hukumnya. Selain menyoroti pembuktian terkait uang Rp600 ribu, kuasa hukum juga mempertanyakan tidak dibacakannya perdamaian dalam sidang putusan serta meminta kejelasan atas sejumlah keberatan yang sebelumnya disampaikan kepada pengadilan.

Majelis hakim PN Palembang menjatuhkan vonis lima bulan penjara terhadap Irza Prasetya, terdakwa dalam perkara yang dilaporkan Junaidi alias Ajun. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di PN Palembang, Kamis (22/10/2026), dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Usai persidangan, kuasa hukum Irza, Afdhal Azmi Jambak, didampingi Abu Karim Tanem, menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Namun, pihaknya menilai masih ada sejumlah aspek dalam proses pembuktian yang perlu dicermati, terutama berkaitan dengan keterangan saksi, dasar perhitungan kerugian, dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara.

Menurut Afdhal, vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa perhatian tim penasihat hukum tidak semata-mata tertuju pada berat atau ringannya hukuman, melainkan juga pada bagaimana fakta-fakta persidangan dipertimbangkan dalam putusan.

“Secara hitung-hitungan, putusan ini memang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Kami menghormati dan berterima kasih kepada majelis hakim. Namun, ada beberapa hal yang menurut kami perlu dicermati, terutama terkait alat bukti dan keterangan saksi,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang kembali disoroti ialah dasar perhitungan kerugian yang dikaitkan dengan uang Rp600 ribu. Tim penasihat hukum mempertanyakan asal-usul uang tersebut dan hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan kepada Irza.

Afdhal juga menyinggung keterangan mengenai uang Rp500 ribu yang, menurut penjelasannya, disebut telah dikembalikan oleh pihak lain kepada kasir. Ia menilai hubungan antara keterangan tersebut, perhitungan kerugian, dan fakta lain dalam persidangan perlu dilihat secara menyeluruh.

“Pertanyaan kami, uang Rp600 ribu itu berasal dari mana? Kerugian yang dikaitkan dengan ban juga harus jelas dasar perhitungannya. Ada pula keterangan mengenai uang Rp500 ribu yang disebut dikembalikan oleh orang lain. Hal-hal seperti ini perlu dilihat secara utuh berdasarkan fakta persidangan,” katanya.

Selain persoalan nominal uang, Afdhal menyoroti keterangan saksi mengenai keberadaan mereka di lokasi kejadian serta penerapan peraturan perusahaan yang disebut dalam perkara. Menurut dia, keterangan saksi harus diuji dan dibandingkan dengan alat bukti lain agar penilaian terhadap perkara tidak bertumpu pada satu keterangan semata.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tekanan dalam pemberian keterangan. Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak penasihat hukum yang masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Soroti Perdamaian dalam Perkara

Catatan lain yang disampaikan Afdhal berkaitan dengan perdamaian yang, menurutnya, tercantum dalam tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang putusan.

Ia menyayangkan kondisi tersebut karena menilai informasi mengenai perdamaian merupakan salah satu hal yang perlu mendapat kejelasan dalam proses pemeriksaan perkara. Meski demikian, sejauh mana perdamaian tersebut dipertimbangkan dalam putusan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan kuasa hukum.

Untuk menilai persoalan itu secara utuh, diperlukan pemeriksaan terhadap naskah tuntutan jaksa, berita acara persidangan, serta pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan dari jaksa penuntut umum maupun majelis hakim mengenai catatan yang disampaikan tim penasihat hukum tersebut.

Tujuh Hari untuk Menentukan Sikap

Menyikapi putusan lima bulan penjara itu, tim penasihat hukum menyatakan masih akan membahas langkah hukum selanjutnya. Afdhal menyebut pihaknya meminta waktu tujuh hari ke depan untuk menentukan sikap, termasuk mempertimbangkan kemungkinan menerima putusan atau mengajukan banding.

“Kami meminta waktu tujuh hari ke depan untuk menerima putusan atau banding,” ujarnya.

Langkah tersebut, menurutnya, perlu diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan hukum terdakwa dan seluruh fakta yang tersedia. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sikap akhir tim penasihat hukum terhadap putusan belum disampaikan secara definitif.

Di luar perkara yang baru diputus, Afdhal turut menyinggung keberatan pihaknya dalam perkara lain yang melibatkan Irza Prasetya, yakni perkara Nomor 878/Pid.B/2026/PN Plg. Ia mengatakan tim penasihat hukum telah tiga kali mengirimkan surat kepada Ketua PN Palembang untuk meminta pergantian majelis hakim.

Menurut Afdhal, permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan etik dan kekhawatiran pihaknya mengenai objektivitas pemeriksaan perkara. Ia mengklaim belum memperoleh jawaban yang dinilai memadai atas surat-surat yang telah diajukan.

“Kami sudah mengajukan surat resmi sebanyak tiga kali. Kami ingin ada kejelasan atas permohonan tersebut karena ini menyangkut kepercayaan terhadap proses peradilan,” katanya.

Meski menyampaikan keberatan, Afdhal mengakui pihaknya tetap mengikuti jalannya persidangan. Ia juga menyatakan akan berpegang pada prinsip bahwa proses peradilan harus berjalan berdasarkan aturan dan sikap netral aparat peradilan.

Permohonan pergantian majelis hakim tersebut merupakan keberatan yang disampaikan pihak penasihat hukum. Pengajuan permohonan itu sendiri tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran etik ataupun ketidaknetralan hakim.

Minta Perkara Dinilai Secara Proporsional

Dalam keterangannya, Afdhal juga membandingkan perkara Irza dengan perkara lain yang melibatkan Junaidi alias Ajun, yang sebelumnya disebut dalam proses hukum terkait dugaan penganiayaan terhadap Irza.

Ia menegaskan kedua perkara memiliki karakteristik dan unsur tindak pidana yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dalam menilai tuntutan maupun putusan. Menurutnya, setiap perkara harus diperiksa berdasarkan dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang relevan.

“Kalau ada yang berharap Irza dihukum sama seperti Ajun, kita harus melihat persoalannya secara jernih. Perkara ini berbeda. Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Afdhal menambahkan, pihaknya akan mendiskusikan langkah berikutnya, termasuk menyikapi laporan-laporan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia berharap seluruh persoalan memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Kami akan mendiskusikan langkah terbaik. Dalam negara hukum, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan aturan dan bukti. Kami ingin semuanya terang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan tanpa memperoleh kejelasan,” tuturnya.

Putusan lima bulan penjara terhadap Irza kini menjadi titik penting bagi tim penasihat hukum untuk menentukan langkah selanjutnya. Di sisi lain, sejumlah pertanyaan yang disampaikan kuasa hukum mengenai pembuktian, perdamaian, dan permohonan pergantian majelis hakim masih memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen serta keterangan resmi pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Junaidi alias Ajun maupun jaksa penuntut umum untuk menanggapi sejumlah keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum Irza Prasetya.