PALEMBANG, gesahannusantara.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) memusnahkan 22,4 juta batang rokok ilegal dan ribuan botol minuman beralkohol ilegal hasil penindakan sepanjang 2025–2026. Dari keseluruhan barang ilegal yang dimusnahkan, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp20,56 miliar.
Pemusnahan yang dilaksanakan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang tersebut merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara, masyarakat, dan industri dalam negeri.
Berdasarkan data Bea Cukai Sumbagtim, nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp40,33 miliar. Barang-barang tersebut berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025–2026.
Pemusnahan dilakukan secara bertahap sejak 26 Oktober 2026, dengan lokasi pelaksanaan di halaman Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur dan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 28 Oktober 2026.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, Agus Sudarmadi, menegaskan bahwa penindakan dan pemusnahan barang ilegal tidak semata-mata bertujuan menegakkan hukum. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
“Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi dengan berbagai pihak, kami berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal, melindungi masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2026).
Dari seluruh barang yang dimusnahkan, rokok ilegal menjadi komoditas yang paling mendominasi, dengan jumlah mencapai 22.447.700 batang.
Selain itu, petugas memusnahkan 9.764 botol minuman beralkohol ilegal dengan total volume 6.894.000 mililiter atau sekitar 6.894 liter.
Barang ilegal lainnya yang turut dimusnahkan meliputi tembakau iris sebanyak 114 kilogram, rokok elektrik sebanyak 40 mililiter, kain tekstil sepanjang 258 meter, serta pakaian bekas sebanyak 542 potong.
Pemusnahan tersebut menjadi langkah konkret untuk mencegah barang yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan kembali beredar di tengah masyarakat.
Peredaran rokok ilegal, khususnya, menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai dan menciptakan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
Sementara itu, peredaran minuman beralkohol ilegal juga menjadi objek pengawasan karena berkaitan dengan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai serta perlindungan konsumen.
Kinerja pengawasan Bea Cukai Sumbagtim sepanjang 2025 hingga 2026 juga tercermin dari jumlah penindakan yang dilakukan bersama kantor-kantor vertikal di bawahnya.
Dalam periode tersebut, Bea Cukai Sumbagtim mencatat 1.573 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta 119 penindakan di bidang narkotika.
Capaian ini menunjukkan luasnya ruang lingkup pengawasan Bea Cukai, mulai dari pengamanan penerimaan negara hingga upaya mencegah masuk dan beredarnya barang yang melanggar ketentuan hukum.
Sebagai instansi yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga arus perdagangan, mendukung penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
Melalui penindakan yang berkelanjutan, pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus menekan potensi pelanggaran yang merugikan negara.
Tidak seluruh barang hasil penindakan dimusnahkan dengan metode yang sama. Sebagian barang yang memenuhi persyaratan pengolahan dimusnahkan melalui fasilitas PSEL Kota Palembang.
Pemanfaatan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang hasil penindakan secara bertanggung jawab. Barang yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dan tidak dapat dimanfaatkan kembali diproses sebagai sumber energi listrik sesuai mekanisme pengolahan yang berlaku.
Dengan metode ini, pemusnahan tidak hanya bertujuan menghilangkan barang ilegal agar tidak kembali beredar, tetapi juga memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menangani barang hasil penindakan melalui mekanisme yang terukur dan sesuai ketentuan.
Selain melakukan penindakan dan pemusnahan, Bea Cukai Sumbagtim bersama KPPBC TMP B Palembang juga mencatat penerimaan negara melalui mekanisme ultimum remedium.
Melalui mekanisme penyelesaian berupa pembayaran denda administrasi tersebut, penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp4.501.995.000 atau sekitar Rp4,5 miliar.
Mekanisme ultimum remedium merupakan pendekatan penyelesaian perkara tertentu di bidang cukai melalui pembayaran sanksi administratif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Penerimaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.
Bea Cukai Sumbagtim juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menekan peredaran barang ilegal dengan tidak membeli maupun menggunakan produk yang tidak memenuhi ketentuan hukum.
Kepatuhan pelaku usaha, dukungan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
Dengan pemusnahan barang ilegal senilai Rp40,33 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp20,56 miliar, Bea Cukai Sumbagtim menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan serta menjaga penerimaan negara dari pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.
0 Komentar