PALEMBANG, gesahannusantara.com — Kembali pekatnya kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang menjadi peringatan serius atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Anggota DPRD Sumsel, H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H., mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab kebakaran serta menindak tegas perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
Desakan tersebut disampaikan Chairul menyusul kondisi udara Palembang yang kembali diselimuti kabut asap pada Kamis (22/10/2026). Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyentuh penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ia menilai, tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak karhutla, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas sosial dan perekonomian.
“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk benar-benar mengusut tuntas dan menindak secara pidana pihak perusahaan atau oknum yang terbukti membakar lahan. Bencana kabut asap ini sudah sangat merugikan masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun aktivitas ekonomi,” tegas Chairul.
Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pihak yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang latar belakang maupun kepentingannya.
Chairul juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap wilayah rawan karhutla. Langkah pencegahan dinilai perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal dan tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kabar bohong dan spekulasi mengenai penyebab kebakaran berpotensi menimbulkan keresahan serta mengganggu upaya penanganan di lapangan.
“Masyarakat kita minta agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks atau isu simpang siur yang dapat memperkeruh suasana. Mari kita sikapi situasi ini dengan tenang dan kepala dingin,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, Chairul menilai koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mengatasi karhutla. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tim pemadam, dunia usaha, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
Ia pun mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Gubernur Sumsel bersama Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, yang berupaya mengendalikan kebakaran dan memadamkan titik-titik api di wilayah terdampak.
“Saat ini yang paling penting adalah sinergi. Kita harus mendukung penuh langkah Pemprov Sumsel dan Gubernur Sumsel beserta tim Satgas Karhutla yang sedang bekerja keras di lapangan untuk mengendalikan serta memadamkan titik-titik api agar udara Sumsel kembali bersih,” pungkasnya.
Chairul berharap upaya pemadaman, pencegahan, dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan. Penanganan yang menyeluruh diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan kualitas udara di Palembang, tetapi juga mencegah terulangnya bencana karhutla yang setiap kali terjadi membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.
0 Komentar