PALEMBANG, gesahannusantara.com — Penanganan kasus dugaan pembakaran lahan yang menjerat Leo Waldi di kawasan Kebabe, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menuai perhatian anggota DPRD Sumatera Selatan, H. Chairul S. Matdiah.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut penetapan Leo sebagai tersangka, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai asal mula kebakaran, luas lahan yang terdampak, hingga prosedur penangkapan yang dipersoalkan pihak keluarga.
Chairul meminta aparat penegak hukum membuka secara terang seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus didukung bukti yang kuat serta dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Tetapi prosesnya harus jelas, ada surat yang sah, dan jangan sampai muncul kesan kriminalisasi terhadap masyarakat,” tegas Chairul saat ditemui di Gedung DPRD Sumsel, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah keluarga Leo Waldi mendatangi DPRD Sumsel untuk mengadukan persoalan yang mereka alami sekaligus meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Chairul menilai, penyidik perlu memeriksa seluruh fakta secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada dugaan perbuatan yang disangkakan kepada Leo. Termasuk menelusuri titik awal kebakaran dan kemungkinan keterkaitan pihak lain dengan peristiwa tersebut.
Keluarga Leo sebelumnya menyampaikan bahwa kebakaran diduga bermula dari lahan milik perusahaan PT BMH. Api disebut merambat hingga membakar perkebunan milik keluarga seluas kurang lebih 50 hektare.
Bahkan, satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut air guna membantu pemadaman api juga dilaporkan ikut terbakar.
“Keluarga menyampaikan bahwa api berasal dari lahan perusahaan. Itu juga harus ditelusuri. Jangan sampai hanya masyarakat yang diperiksa, sementara asal mula kebakarannya tidak diungkap secara menyeluruh,” ujar Chairul.
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan, seluruh pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, siapa pun pihak yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Selain mempertanyakan asal kebakaran, Chairul juga menyoroti prosedur penjemputan Leo Waldi yang dikeluhkan pihak keluarga.
Berdasarkan keterangan keluarga, Leo dibawa dari kediamannya pada 1 November 2026 oleh rombongan yang diduga terdiri dari anggota TNI dan personel Satgas Karhutla. Saat itu, keluarga mengaku mendapat penjelasan bahwa Leo hanya akan dibawa selama satu hingga dua jam untuk dimintai keterangan.
Namun, Leo tidak kunjung kembali. Keluarga kemudian memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan berada di Polres OKI dan telah menjalani proses hukum sebagai tersangka.
Keluarga juga mempersoalkan administrasi penangkapan, termasuk surat yang menurut mereka tidak mencantumkan identitas seluruh anggota rombongan yang membawa Leo.
Menanggapi hal tersebut, Chairul menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel dan Pangdam II/Sriwijaya untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.
“Saya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam terkait masalah ini,” katanya.
Ia meminta setiap keberatan keluarga ditindaklanjuti secara objektif. Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, hal tersebut harus diperiksa dan dikoreksi sesuai mekanisme hukum.
Menurutnya, transparansi sangat penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan polemik maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam pertemuan dengan Chairul di DPRD Sumsel, Mukhsin alias Ateng, mertua Leo Waldi, membeberkan kronologi kebakaran berdasarkan versi keluarga.
Ateng menyebut api diduga berasal dari lahan PT BMH dan tidak segera berhasil dipadamkan. Api kemudian merambat ke perkebunan sawit milik keluarganya hingga menghanguskan sekitar 50 hektare lahan.
Ia mengaku keluarga telah melaporkan peristiwa kebakaran tersebut ke Polsek Sungai Menang sekitar 24 hari sebelum Leo dibawa oleh rombongan aparat.
“Api ini awalnya dari lahan PT BMH. Sudah kurang lebih satu bulan tidak ada pemadaman, kemudian merambat ke kebun kami. Bahkan, satu unit mobil yang digunakan untuk membawa air dan memadamkan api ikut terbakar,” ungkap Ateng.
Ateng menjelaskan, setelah kebakaran terjadi, Leo bersama anggota keluarga melakukan pembersihan sisa-sisa material terbakar di perkebunan sawit milik mereka.
Namun, aktivitas tersebut menurut keluarga kemudian dikaitkan dengan dugaan pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
Ateng membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dibersihkan merupakan perkebunan sawit yang telah lama dimiliki dan dikelola keluarga, bukan kawasan hutan yang baru dibuka.
“Yang dibersihkan itu kebun yang sudah terbakar, bukan membuka hutan baru. Kami justru menjadi korban kebakaran, tetapi sekarang Leo malah dituduh sebagai pelaku pembakaran,” ujarnya.
Keberatan serupa disampaikan Mustra, perwakilan keluarga besar Ateng. Ia mempertanyakan dasar penetapan Leo sebagai tersangka, terutama terkait bukti yang disebut digunakan penyidik.
Menurut Mustra, keluarga mendapat informasi bahwa bukti yang dikaitkan dengan perkara tersebut antara lain temuan obor dan hasil pemantauan menggunakan drone.
Ia meminta seluruh bukti tersebut diuji dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk memastikan titik awal kebakaran, status lahan, serta aktivitas yang dilakukan Leo sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau memang disebut membuka hutan dengan cara membakar, harus dibuktikan dulu. Itu kebun sawit milik keluarga kami yang sudah ada, bukan hutan baru. Kami juga kehilangan lahan dan mobil untuk memadamkan api,” katanya.
Mustra juga menyampaikan bahwa keluarga berencana melaporkan seorang perwira berinisial Kapten IR ke Polisi Militer (Pom). Rencana laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyampaian informasi bahwa Leo hanya akan dibawa sementara untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Habadi, perwakilan keluarga lainnya, mempertanyakan proses penanganan perkara setelah Leo dibawa dari rumah hingga akhirnya berada di Polres OKI.
Habadi mengatakan keluarga telah meminta sejumlah dokumen hukum, mulai dari surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan hingga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
“Kami menduga ada kriminalisasi. Lahan kebun kami sekitar 50 hektare terbakar, satu unit mobil juga terbakar untuk membantu pemadaman, tetapi sekarang Leo justru dituduh sebagai pelaku pembakaran,” ujarnya.
Keluarga berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan tersangka dan seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan.
Mereka juga meminta dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa kebakaran ditelusuri agar perkara tersebut tidak hanya dilihat dari satu sisi.
Sebagai informasi, Leo Waldi saat ini berstatus tersangka berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/187/XI/RES.5.3/2026/Reskrim.
Keluarga menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan meminta agar perkara ditangani secara objektif. Mereka berharap Leo dapat dibebaskan apabila dalam proses hukum terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan.
Di sisi lain, dugaan asal kebakaran dari lahan perusahaan, klaim kerugian keluarga, serta keberatan terhadap prosedur penangkapan masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Chairul berharap seluruh fakta dapat diungkap secara menyeluruh sehingga penegakan hukum terhadap kasus karhutla di OKI berjalan transparan, profesional, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
0 Komentar