Palembang, Gesahannusantara.com — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi fokus utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan dalam sepekan ke depan. Dari sekitar 3.059 hotspot yang terpantau di Sumsel, sebanyak 1.899 titik berada di OKI.
Fokus tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat BPBD Provinsi Sumsel, Jumat (2/10/2026).
Turun Langsung Ke Jalan, Kapolsek Plaju Lakukan Pengaturan Lalu Lintas di Jalan DI Panjaitan
Rapat melibatkan Polda Sumsel, TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, BMKG, BNPB, serta instansi terkait. Pembahasan mencakup kondisi hotspot, cuaca, kebutuhan personel dan peralatan, dukungan operasi udara, hingga percepatan informasi dari lapangan.
Data dalam rapat menunjukkan jumlah hotspot di Sumsel kembali meningkat dalam empat hari terakhir setelah sempat menurun pada 28 September 2026. Sejak awal tahun, total hotspot tercatat sekitar 69.473 titik.
OKI menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di Sumsel. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena arah angin berpotensi membawa asap dari OKI menuju Palembang.
Sejumlah wilayah di OKI, Ogan Ilir, dan Banyuasin tercatat telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. OKI menjadi wilayah dengan curah hujan paling minim dan diperkirakan masih berpotensi mengalami kondisi kering hingga November.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, koordinasi dengan BMKG diperkuat guna mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Informasi pertumbuhan awan dari lapangan perlu disampaikan dengan cepat agar pesawat OMC dapat bergerak pada waktu yang tepat.
Penanganan darat juga akan diperkuat. Personel dan peralatan diarahkan berdasarkan pemetaan hotspot atau fire spot dengan luasan besar, terutama di Pangkalan Lampam, Cengal, Sungai Menang, Selapan, dan wilayah sekitarnya.
Saat ini sekitar 567 personel gabungan berada di OKI, termasuk sekitar 100 personel Brimob. Setelah 5 Oktober 2026, direncanakan ada penambahan sekitar 80–100 personel yang terdiri dari sekitar 60 personel TNI, 20 personel BPBD Provinsi, serta tambahan dari Polri dan unsur lainnya.
Pangkalan Lampam juga direncanakan menjadi Posko Aju Satgas Karhutla Sumsel. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk mendukung pengerahan personel dan peralatan ke wilayah prioritas.
Dukungan udara turut menjadi perhatian karena sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Dari enam helikopter water bombing, sebagian masih diperbantukan ke Lampung dan sebagian menjalani perawatan sehingga jumlah helikopter yang dapat beroperasi terbatas.
Karena itu, penguatan Satgas Darat menjadi bagian dari strategi penanganan. Informasi fire spot untuk mendukung patroli udara dan water bombing ditargetkan sudah diterima sekitar pukul 07.00–07.30 WIB, disertai foto atau video, koordinat, serta hasil ground check.
Penanganan juga diarahkan pada wilayah konsesi perusahaan. Perusahaan diminta bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya. Jika ditemukan kebakaran, perusahaan dapat menjalani pemeriksaan dan mendapat teguran atau sanksi sesuai ketentuan.
Sementara perusahaan yang wilayah konsesinya relatif aman diminta membantu penanganan Karhutla di OKI melalui personel, peralatan, RPK, dan sarana pemadaman lainnya. Data dan peta konsesi juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan BPN.
Strategi di lapangan dilakukan melalui pemetaan dan klasterisasi titik api. Api yang masih dapat dilokalisasi diprioritaskan terlebih dahulu agar tidak meluas. Setelah terkendali, kekuatan dapat digeser ke titik api berikutnya.
Patroli darat, drone, dan udara juga ditingkatkan untuk mendukung deteksi dini. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pencegahan munculnya titik api baru.
Dampak asap terhadap masyarakat turut menjadi perhatian. Kondisi ISPU Palembang yang masuk kategori berbahaya mendorong perlunya layanan kesehatan 24 jam dan gratis bagi masyarakat terdampak.
Posko kesehatan dengan tenaga medis, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan juga perlu disiapkan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan terhadap personel yang bertugas di lokasi Karhutla.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta mengaktifkan perangkat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat patroli serta pelaporan fire spot.
Evaluasi perkembangan titik api, personel, kebutuhan peralatan, dan kendala lapangan dilakukan secara berkala. Dukungan anggaran, termasuk pemanfaatan Banpres/BTT, juga dibahas untuk kebutuhan peralatan, personel, logistik, BBM, makanan, dan operasional penanganan Karhutla.
Dalam sepekan ke depan, seluruh unsur diarahkan memusatkan sumber daya di OKI untuk mengurangi titik api dan mencegah dampak asap kembali memburuk di Palembang.
Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jika menemukan titik api atau potensi kebakaran, masyarakat diminta segera melapor kepada petugas atau melalui Call Center 110.
0 Komentar