PALEMBANG, gesahannusantara.com — Perkara dugaan penggelapan yang menjerat Irza Prasetya dalam perkara Nomor 878/Pid.B/2026/PN.Plg kembali mendapat sorotan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (6/10/2026), ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum., mempertanyakan dasar penerapan pasal penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa.
Sri Sulastri yang dihadirkan sebagai ahli menyampaikan pendapat hukum setelah mendengarkan uraian dari penasihat hukum Irza. Menurutnya, unsur hubungan jabatan atau hubungan kerja antara Irza dan PT Catur Putra Manggala perlu dibuktikan secara jelas sebelum pasal penggelapan dalam jabatan dapat diterapkan.
Ops Sikat I Musi 2026, Unit Ranmor Polrestabes Palembang Ungkap Curas, Satu Tersangka Diamankan
Ia menilai keberadaan curriculum vitae yang pernah diserahkan Irza kepada perusahaan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa terdakwa telah berstatus sebagai pegawai atau memiliki jabatan tertentu di perusahaan tersebut.
“Harus jelas hubungan kerjanya, termasuk dasar pengangkatan, tugas, hak dan kewajibannya. Kalau tidak ada dokumen yang menunjukkan hubungan tersebut, menurut saya perlu dipertanyakan dasar menempatkan terdakwa sebagai subjek penggelapan dalam jabatan,” ujar Sri dalam persidangan.
Sri juga menyoroti tidak disebutkannya secara jelas dokumen seperti surat keputusan pengangkatan, surat tugas maupun ketentuan mengenai hak dan kewajiban Irza dalam perusahaan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi penting karena perkara yang didakwakan berkaitan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan dalam hubungan jabatan.
Selain persoalan status hukum terdakwa, ahli juga menyoroti kejelasan kerugian yang disebut dalam surat dakwaan. Dalam perkara tersebut, kerugian yang didakwakan kepada Irza disebut mencapai Rp2,1 juta.
Namun, menurut Sri, uraian mengenai asal-usul angka tersebut perlu dijelaskan secara terperinci. Ia mempertanyakan hubungan antara uang Rp600 ribu yang disebut diberikan untuk membeli bahan bakar dengan angka kerugian Rp2,1 juta yang tercantum dalam dakwaan.
“Kalau angka kerugian disebut Rp2,1 juta, harus jelas dasar perhitungannya. Tidak cukup hanya menyebut angka tanpa menguraikan bagaimana kerugian itu terbentuk,” katanya.
Menurut Sri, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pihak yang disebut mengalami kerugian merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Karena itu, menurut pendapatnya, kerugian perusahaan semestinya dapat dijelaskan berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ahli juga memberikan pandangan mengenai ban cadangan dump truck yang disebut sempat dijadikan jaminan ketika Irza berada di Rumah Makan Bunga Tanjung Jaya, Desa Langkan, Kabupaten Banyuasin.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, Irza disebut meminjam uang kepada pihak rumah makan dan menyerahkan ban cadangan sebagai jaminan. Ban tersebut kemudian diambil kembali setelah uang pinjaman dikembalikan.
Sri menilai rangkaian tersebut perlu dilihat secara utuh untuk menentukan ada atau tidaknya unsur penggelapan. Sebab, menurutnya, apabila barang yang dijadikan jaminan kemudian dikembalikan kepada pemilik setelah kewajiban pinjaman diselesaikan, unsur penggelapan terhadap barang tersebut masih perlu dibuktikan.
Keterangan tersebut juga mendapat penguatan dari saksi fakta Riansyah Syaputra yang dihadirkan dalam persidangan. Riansyah membenarkan bahwa Irza sempat meminjam uang di rumah makan tersebut dengan memberikan ban cadangan sebagai jaminan.
Menurut Riansyah, uang tersebut kemudian dikembalikan Irza sehingga ban cadangan yang sebelumnya dijadikan jaminan turut diambil kembali oleh terdakwa.
Riansyah juga menyampaikan bahwa saat Irza datang ke rumah makan, dump truck yang dikendarainya masih dalam kondisi menyala. Keterangan tersebut berbeda dengan uraian dalam dakwaan yang, menurut penasihat hukum, menyebut kendaraan mengalami kehabisan bahan bakar di lokasi tersebut.
Meski demikian, perbedaan keterangan tersebut tetap menjadi bagian dari materi persidangan yang pembuktiannya berada pada kewenangan majelis hakim.
Persoalan lain yang disoroti ahli adalah mengenai kewenangan relatif pengadilan apabila objek perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan peristiwa di wilayah Kabupaten Banyuasin.
Menurut Sri, apabila konstruksi dakwaan mengenai dugaan penggelapan ban tersebut menjadi dasar perkara, maka lokasi terjadinya peristiwa perlu diperhatikan dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.
Namun, jika perkara yang dimaksud berkaitan dengan dugaan penggunaan uang Rp600 ribu yang terjadi di wilayah Palembang, Sri menilai PN Palembang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksanya. Ia juga berpendapat bahwa konstruksi pasal yang digunakan perlu disesuaikan dengan fakta dan nilai kerugian yang benar-benar dapat dibuktikan.
Di sisi lain, penasihat hukum Irza, Afdhal Azmi Jambak bersama Abu Karim Tamem, kembali menyampaikan keberatan terhadap proses persidangan. Mereka juga menyinggung adanya kesepakatan perdamaian antara Irza dengan pihak Junaidi alias Ajun.
Menurut penasihat hukum, kesepakatan tersebut sebelumnya telah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam perkara Junaidi alias Ajun dengan Nomor 871/Pid.B/2026/PN.Plg.
Karena itu, penasihat hukum berpendapat bahwa keberadaan perdamaian semestinya juga dipertimbangkan dalam perkara Irza. Pandangan tersebut kemudian diperkuat Sri yang menyebut perdamaian sebagai keadaan yang semestinya dilihat secara konsisten terhadap para pihak yang terlibat.
“Kalau memang ada perdamaian antara para pihak, menurut saya harus dipertimbangkan secara adil dalam perkara ini. Jangan sampai keadaan yang sama dipertimbangkan berbeda tanpa alasan hukum yang jelas,” ujar Sri.
Sementara itu, penasihat hukum juga mempersoalkan komposisi majelis hakim yang menangani perkara Irza. Mereka sebelumnya telah mengajukan permohonan hak ingkar dan permintaan pergantian majelis kepada Ketua PN Palembang.
Kuasa hukum menyatakan keberatan karena majelis hakim yang menangani perkara Irza merupakan majelis yang sama dengan perkara Junaidi alias Ajun. Mereka juga menyebut jaksa penuntut umum yang menangani kedua perkara tersebut merupakan orang yang sama.
Atas kondisi tersebut, penasihat hukum mengaku telah menyampaikan keberatan dan meminta agar permohonan pergantian majelis dipertimbangkan oleh Ketua PN Palembang.
Abu Karim Tamem mengatakan pihaknya menilai terdapat alasan yang menurut mereka perlu diperiksa terkait independensi proses persidangan. Namun, seluruh keberatan tersebut masih merupakan sikap dari pihak penasihat hukum dan belum menjadi kesimpulan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum.
Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum juga menyebut telah menyampaikan laporan atau pengaduan kepada sejumlah lembaga terkait proses penanganan perkara. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keberatan hukum yang diajukan penasihat hukum dan masih memerlukan verifikasi dari lembaga yang berwenang.
Perkara Nomor 878/Pid.B/2026/PN.Plg sendiri berkaitan dengan dugaan penggelapan yang didakwakan kepada Irza Prasetya. Perkara tersebut mencuat setelah sebelumnya Irza menjadi korban kekerasan yang videonya sempat beredar di media sosial pada 2024.
Dalam perkara berbeda, Junaidi alias Ajun yang disebut sebagai pihak yang mengalami kerugian dalam perkara Irza telah menjalani proses hukum terkait perkara pengeroyokan. Putusan terhadap perkara tersebut menjadi salah satu hal yang turut disinggung penasihat hukum Irza dalam persidangan.
Sementara itu, majelis hakim yang diketuai Afrizal Hady bersama anggota Dr. Rimdan dan Pitriadi masih memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta argumentasi para pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Dengan demikian, pendapat ahli Sri Sulastri mengenai status hukum terdakwa, kejelasan kerugian, objek dugaan penggelapan, hingga kewenangan pengadilan merupakan bagian dari materi pembuktian yang akan dinilai bersama alat bukti lainnya dalam proses persidangan.
Perkara tersebut masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Irza Prasetya juga tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar