PALEMBANG, gesahannusantara.com — Dua aksi unjuk rasa yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir berlangsung aman dan kondusif. Di tengah penyampaian aspirasi massa yang berbeda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumsel memilih pendekatan persuasif dan komunikasi sebagai strategi utama dalam menjaga ketertiban.
Dua aksi tersebut berlangsung pada Jumat (2/10/2026) dan Senin (5/10/2026). Aksi pertama digelar Aliansi Rakyat Sumatera Selatan yang menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Sementara aksi kedua pada Senin (5/10/2026) melibatkan kelompok mahasiswa yang datang ke Kantor Gubernur Sumsel untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Menghadapi dua momentum tersebut, personel Satpol PP Sumsel bersama aparat kepolisian disiagakan di lingkungan Kantor Gubernur Sumsel. Pengamanan tidak hanya diarahkan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Kasat Pol PP Sumsel Maha Resi Tama, S.E., M.M., mengatakan setiap personel yang diterjunkan telah diarahkan untuk mengedepankan sikap tenang, sabar dan profesional selama berada di lapangan.
Menurutnya, pengamanan aksi unjuk rasa membutuhkan koordinasi lintas aparat sekaligus kemampuan personel dalam membaca situasi agar potensi gesekan dapat diminimalkan.
“Alhamdulillah, situasi selama aksi dapat dikendalikan. Tidak terjadi tindakan anarkis dan seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Maha Resi menegaskan, Satpol PP memiliki tugas menjaga ketertiban umum serta keamanan lingkungan dan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun, tugas tersebut tetap harus dijalankan dengan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Karena itu, personel di lapangan diminta tidak mudah terpancing oleh situasi maupun dinamika yang berkembang selama aksi berlangsung.
“Kami mengimbau seluruh personel untuk tetap tenang, sabar dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi massa aksi. Jangan terpancing oleh situasi di lapangan dan tetap bekerja sesuai aturan,” katanya.
Menurut Maha Resi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang harus dihadapi secara profesional. Pengamanan, kata dia, bukan dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memastikan proses tersebut berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun aktivitas masyarakat lainnya.
“Kita ingin setiap aksi berjalan aman, tertib dan kondusif. Personel harus mampu mengendalikan situasi dengan cara yang humanis dan profesional,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi koordinasi antara Satpol PP dan aparat kepolisian selama pelaksanaan dua aksi tersebut. Sinergi di lapangan dinilai penting untuk memastikan setiap perkembangan situasi dapat ditangani secara terukur.
Pada saat yang sama, personel Satpol PP tetap memiliki tanggung jawab untuk mengamankan lingkungan Kantor Gubernur Sumsel sebagai salah satu pusat aktivitas pemerintahan daerah.
Dengan pendekatan komunikasi dan persuasif, pengamanan terhadap dua aksi tersebut dapat berjalan tanpa eskalasi berarti. Aspirasi massa tetap dapat disampaikan, sementara aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Gubernur Sumsel tetap berlangsung.
Maha Resi menambahkan, kesiapan personel akan terus ditingkatkan seiring dengan dinamika kegiatan masyarakat dan potensi aksi penyampaian pendapat di lingkungan pemerintahan.
“Yang paling penting adalah bagaimana personel dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan, menjaga ketertiban, tetapi tetap menghormati masyarakat yang menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.
0 Komentar